Sabtu, 28 September 2013

Desakralisasi Kurikulum



Setelah melalui proses pembahasan yang alot antara Komisi X DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kemdikbud, akhirnya  pada tanggal 27 Mei yang lalu DPR menyetujui rencana penerapan kurikulum baru yang  dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2013 yang lalu. Selain itu anggaran untuk penerapan kurilukum baru ini sebesar Rp. 829.427.325.000 juga disetujui oleh DPR. Adapun untuk tahun pertama ada sekitar 6.325 sekolah di seluruh Indonesia yang akan menerapkan kurikulum baru ini.
Sekolah-sekolah yang akan menerapkan kurikulum baru tersebut diprioritaskan bagi sekolah eks RSBI dan juga sekolah-sekolah dengan nilai akreditasi A. Adapun alasan pemilihan sekolah tersebut menurut Mendikbud karena di lapangan sekolah-sekolah tersebut dipandang lebih siap untuk menerapkan kurikulum baru ini. Meskipun begitu, sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum baru untuk tahun ajaran ini harus tetap bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru pada tahun ajaran yang akan datang.
Dilain pihak,  sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh para guru nampaknya belum mau membukakan pintu hatinya untuk kurikulum baru ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masih banyaknya permasalahan pendidikan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Belum tersedianya sarana pendidikan yang memadai di banyak sekolah, redistribusi dan kompetensi guru yang belum merata merupakan masalah-masalah yang harus terlebih dahulu diatasi sebelum pemerintah benar-benar memberlakukan kurikulum baru ini. Jika tidak, proyek yang menghabiskan anggaran Negara ratusan miliar ini dikhawatirkan akan menjadi mubadzir, bahkan merugikan peserta didik.
Disisi lain, seorang guru dituntut untuk peka terhadap perubahan zaman. Perubahan kurikulum seharusnya dimaknai sebagai konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat dari sebelumnya. Disaat yang sama, sikap kritis dari sosok seorang guru terhadap perubahan yang terjadi sangatlah dinantikan. Hal ini mengandung arti bahwa seorang guru dapat atau bahkan disarankan mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai kebutuhan dilapangan. Keterpakuan pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah hanya akan mengambat jalannya proses pembelajaran jika ternyata kurikulum yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bukankah kurikulum itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan siswa dilapangan ?
Oleh karena itu, sikap “alergi” terhadap kurikulum baru yang akan diterapkan hendaknya dibuang jauh-jauh sembari tetap mengkritisi konsep yang akan diterapkan jika memang terdapat kekurangan atau kelemahan. Hal ini dikarenakan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi. Pada akhirnya seorang guru dituntut untuk senantiasa siap terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, karena pada hakekatnya gurulah yang berperan sebagai agen perubahan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar