Jumat, 11 Oktober 2013

Menyoal Independensi Organisasi Guru



Tahun 2013 merupakan tahun politik, dimana sepanjang tahun ini banyak kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya dan karenanya suksesi kepemimpinan pun harus dilakukan. Setelah pemilihan gubernur Jawa Barat  beberapa waktu yang lalu, kini warga Jawa Barat juga akan memilih kepala daerah yag baru untuk tingkat kabupaten atau kota, sebut saja kota Bandung, kabupaten Bandung Barat, kota Bogor, kabupaten Subang dan juga daerah lainnya.
  Dalam menghadapi kompetisi pemilihan kepala daerah, setiap kandidat yang akan bersaing berusaha mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari semua kalangan masyarakat. Mulai dari tokoh agama, akademisi, LSM, Ormas sampai organisasi profesi mereka dekati. Tak terkecuali organisasi profesi guru yang selalu menjadi incaran para calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota. Meskipun tidak menunjukkan dukungan secara eksplisit dan tidak berafiliasi pada parpol tertentu terlihat jelas peran organisasi ini dalam mengantarkan seseorang menjadi kepala daerah. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman pilkada di beberapa kabupaten / kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia.  Banyaknya anggota dan jaringan yang luas yang dimiliki membuat organisasi ini terlihat “seksi” dimata para kandidat.
Akibatnya semua kandidat yang akan bersaing berusaha sekuat tenaga untuk merangkul golongan ini. Sehingga tidak jarang ada kandidat berani menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan dukungan dari kelompok ini agar mau mendukung kandidat tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan memperoleh dukungan dari organisasi ini, para kandidat berharap anggota organisasi ini dapat menjadi vote gater mengingat profesi guru yang sangat strategis untuk mempengaruhi  pemilih pemula yang jumlahnya cukup  signifikan.
            Sejatinya, organisasi profesi guru dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus memperjuangkan kepentingan guru sebagai profesi. Selain itu sejatinya organisasi ini juga terbebas dari kepentingan politik tertentu. Akan tetapi kuatnya pengaruh dari para kandidat yang akan bersaing ditambah lagi dengan “kebutuhan” yang dimiliki oleh organisasi ini baik secara lembaga ataupun perorangan mengakibatkan terjadinya hubungan “simbosis mutualisme” diantara kedua belah pihak. Kondisi seperti ini tentu saja melahirkan atmosfer tidak sehat, terutama didalam tubuh organisasi itu sendiri. Adanya beberapa anggota terutama pejabat teras dari organisasi ini yang secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi menjadi tim sukses bayangan kandidat tertentu mengakibatkan kekecewaan anggota lainnya yang masih memiliki idealisme.
            Akibatnya tidak sedikit orang-orang yang keluar dari keanggotaan organisasi profesi ini dan kemudian mendirikan organisasi serupa yang dianggap lebih independen. Lebih jauh lagi, berdiri pula beberapa organisasi – organisasi profesi guru yang jelas-jelas menunjukkan dirinya berafiliasi pada salah satu partai politik. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi eksistensi organisasi profesi itu sendiri. Pada akhirnya guru-guru pun akan kebingungan harus kemana mereka menyalurkan aspirasinya. Selain itu tidak sedikit pula dari mereka yang akhirnya bersikap apatis terhadap organisasi yang sebenarnya bisa menaungi mereka.
            Oleh karena itu sudah saatnya organisasi profesi guru kembali ke “khittah” nya, sebagai tempat untuk mengembangkan profesionalisme sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi insan – insan pendidik. Dengan begitu maka organisasi profesi guru dapat dijadikan sebagai rumah yang nyaman untuk “dihuni” sekaligus dapat dijadikan sarana untuk menngkatkan kompetensi pendidik yang pada akhirnya memberikan dampak positif  pada prestasi siswa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar