Selasa, 10 Desember 2013

Perjuangan Tenaga Kependidikan



Ditengah ketidakpastian akan nasib tenaga kependidikan honorer, angin segar datang memberi harapan. Sejak tahun lalu, staff Tata Usaha (TU) sekolah resmi terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bersama ribuan gunu honorer lainnya. Kabar baik ini sedikitnya memberikan harapan bagi pegawai tata usaha honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah namun tak kunjung memperoleh penghargaan yang semestinya.
            Dengan latar belakang pendidikan yang rata-rata hanya sampai SMU, tidak mudah bagi mereka untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan seperti halnya yang diperoleh oleh para tenaga pendidik. Peningkatan kompetensi yang dibarengi peningkatan kesejahteraan seperti yang melekat pada program sertifikasi maupun tunjangan fungsional seolah “dimonopoli” oleh para tenaga pendidik seakan-akan hanya merekalah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan disekolah.
            Padahal pada kenyataannya tenaga kependidikan seperti tata usaha dan bendahara sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat. Mulai dari mempersiapkan  administrasi guru untuk berbagai keperluan seperti persyaratan pencairan tunjangan atau pun update data NUPTK sampai dengan mengurus administrasi siswa yang jumlahnya ratusan. Tak heran jika mereka harus sering lembur sampai malam untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
Pembentukan Organisasi Profesi
            Tanpa adanya wadah yang mampu memperjuangkan nasib para pegawai TU, sulit bagi mereka untuk dapat berbuat lebih banyak. Atas dasar inilah kemudian dibentuk Forum Tata Usaha Honorer Sekolah (FTHS) yang dideklarasikan di Bandung beberapa waktu yang lalu. Adapun tujuan dibentuknya forum ini antara lain untuk memperjuangkan nasib para pegawai TU yang selama ini masih dipandang sebelah mata.
            Berdasarkan data yang ada hampir 80 persen pegawai TU berstatus honorer. Artinya, dari 20 orang pegawai TU hanya dua sampai empat orang saja yang berstatus PNS. Kondisi ini tentu saja dapat mengakibatkan kesenjangan kesejahteraan antara pendidk dan tenaga kependidikan. Bahkan jika terus dibiarkan tidak mustahil akan berujung pada disharmonisasi kinerja dalam lembaga pendidikan.
            Oleh karena itu dengan dibentuknya organisasi profesi ini diharapkan mampu mendukung perjuangan para tenaga kependidikan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu pengakuan dari pemerintah dan juga masyarakat terhadap peran mereka dalam menyukseskan keberhasilan pendidikan sangatlah diharapkan. Dengan begitu kita pun berharap kedepan tidak ada lagi yang merasa dianaktirikan.
           
           

Tidak ada komentar:

Posting Komentar