Jumat, 24 Januari 2014

Setelah Ujian Nasional SD Dihapuskan



Setelah sempat menjadi polemik selama beberapa bulan lamanya dan tanpa ada kejelasan, wacana tentang penghapusan Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Dasar dan sederajat akhirnya menemui titik terang. Badan Standard Nasioanl Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN menyampaikan pernyataannya bahwa mulai tahun depan UN untuk SD dan sederajat sudah tidak ada lagi karena tidak sesuai dengan semangat wajib belajar sembilan tahun. Yang ada hanya UN untuk SMP dan SMU. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah seorang anggota BSNP, Mungin Eddy Wibowo beberapa waktu yang lalu.
            Dengan begitu kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajar siswa  dikembalikan pada pihak  sekolah maupun masing-masing pemerintah daerah. Kabar ini tentu saja disambut gembira oleh orang tua, guru maupun siswa. Bagi sebagian guru dihilangkannya UN berarti berkurangnya beban moral mereka pada peserta didik. Bukan rahasia lagi bahwa sebagian guru dipaksa atau terpaksa menjadi “Tim Sukses” saat UN berlangsung. Akibatnya mereka pun harus rela mengajarkan ketidakjujuran pada siswanya. Namun dengan dihapuskannya UN untuk tingkat SD mereka pun akhirnya terbebas dari “kewajiban” untuk melakukan “dosa berjamaah” tersebut.
            Disisi lain kabar penghapusan UN yang terkesan mendadak ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pola pembelajaran yang selama ini dilakukan terutama untuk siswa kelas 6. Selain itu penghapusan UN untuk tingkat SD dan sederajat ini sejatinya adalah tantangan bagi para guru yang selama ini menolak keberadaan UN (termasuk penulis sendiri). Adapun alasan yang sering  mereka lontarkan  adalah bahwa UN tidak mampu mengukur kemampuan siswa secara valid, tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta membungkam kreatifitas anak.
            Pertanyaannya apakah ketika evaluasi sepenuhnya dilakukan oleh pihak sekolah akan mampu mengukur kompetensi siswa secara menyeluruh, mengembangkan kreatifitas anak dan menanamkan rasa cinta belajar pada anak yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan ? Pertanyaan tersebut tentunya harus kita jawab dengan peningkatan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Jika tidak, bukan mustahil kewenangan untuk mengevaluasi peserta didik akan (kembali) diambil alih oleh pemerintah meskipun berdasarkan undang-undang guru lah yang berhak dan wajib  mengevaluasi proses pembelajaran.
            Adapun bagi pemerintah, dana yang terlanjur dialokasikan untuk UN SD ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan pelatihan  dan pembinaan guru-guru dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Dengan begitu peningkatan kualitas pendidikan yang dicita-citakan pun dapat segera terwujud.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar