Jumat, 07 Februari 2014

Pendidikan dan Demokrasi



Tingkat pendidikan pemilih merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sekaligus eksistensi demokrasi. Itulah salah satu pesan yang penulis tangkap dalam tulisan Iu Rusliana yang berjudul “Menggugat Demokrasi”. Pandangan tersebut didasarkan pada buku berjudul The Future of Freedom karangan Fareed Zakaria yang menyatakan bahwa oligarki dapat dengan mudah menggantikan demokrasi jika tingkat pendidikan dan kesejahteraan pemilih rendah.
            Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia baru mencapai 5,8 tahun atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD). Sungguh suatu ironi ditengah banyaknya klaim tentang keberhasilan pembangunan oleh pejabat pusat maupun daerah selama masa kepemimpinannya. Melihat kondisi tersebut, tanpa menunggu Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 pun kita sudah bisa menebak pemimpin-pemimpin seperti apa yang akan dihasilkan dari demokrasi  semacam ini.
            Pejabat eksekutif korup, wakil rakyat yang rajin membolos sampai dengan aparat penegak hukum yang “berkolaborasi” dengan para penjahat akan selalu “setia” mengisi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti saat ini. Fakta tersebut seolah ingin menegaskan bahwa fenomena “Trias Koruptika” benar adanya.
            Demokrasi yang berkualitas tentunya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang berorientasi pada tujuan untuk melayani rakyat. Sebaliknya, demokrasi semu (sham democracies) hanya akan melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Selain itu politik dinasti berkedok demokrasi akan makin subur sebagai akibat dari demokrasi yang “tidak sehat” ini.   
            Untuk menyaring para “penumpang gelap” dalam kendaraan yang bernama demokrasi ini, meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Pemilih cerdas tentu akan mampu memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Dalam hal ini dibutuhkan political will yang kuat dari pengambil kebijakan untuk mencerdaskan masyarakat dan bukannya “memelihara” ketidakberdayaan mereka agar mudah diarahkan.
            Adapun persoalan biaya yang selalu menjadi masalah klasik nampaknya semakin tidak masuk akal. Berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), potensi kerugian negara akibat bocornya pendapatan negara yang berasal dari pajak dan royalti pertambangan mencapai 5 ribu triliun rupiah. Artinya, persoalan utama untuk mencerdaskan bangsa ini bukanlah terletak pada terbatasnya anggaran, namun pada rusaknya moral para pemangku kebijakan dinegeri ini.
            Berdasarkan fakta-fakta diatas, jika kita tetap ingin menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk memilih calon-calon pemimpin, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat menjadi suatu keharusan. Jika tidak, keinginan masyarakat untuk mendapatkan sosok  pemimpin yang jujur dan amanah sangat sulit  terwujud.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar