Minggu, 30 November 2014

Menanti “Kartu Guru Sejahtera”


Mengawali seratus hari masa jabatannya, berbagai terobosan dilakukan oleh Presiden terpilih Joko Widodo melalui berbagai program yang ditujukan untuk kepentingan rakyatnya. Adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebuah layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu guna meringankan beban mereka dalam masalah kesehatan. Dengan adanya kartu “sakti” tersebut, diharapkan tidak ada lagi rakyat yang harus meregang nyawa akibat tidak mampu membayar biaya pengobatan.
Selain Kartu Indonesia Sehat, Presiden pun meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukan bagi 24 juta siswa kurang mampu dan sebelumnya terdaftar sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui program ini, setiap anak dapat tetap bersekolah tanpa harus memikirkan besarnya biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi anak yang harus putus sekolah akibat terkendala masalah biaya. Lalu, bagaimana dengan gurunya ?
Sebagai ujung tombak dalam upaya membangun generasi bangsa, tingkat kesejahteraan para pendidik kita ternyata tidak berbanding lurus dengan beratnya tugas yang dibebankan ke pundaknya. Banyaknya guru yang terpaksa harus menjalankan profesi ganda menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menghargai keringat yang telah dikeluarkan oleh guru secara layak. Dengan memberikan “gelar kehormatan” sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, pemerintah merasa telah memberikan apa yang dibutuhkan oleh guru. Padahal guru juga manusia biasa yang membutuhkan nasi untuk dapat bertahan hidup.
Kondisi semacam ini tentunya sangat tidak baik bagi masa depan anak didik kita. Konsentrasi guru dalam mendidik akan terganggu karena dalam waktu yang bersamaan mereka pun harus mencari penghasilan tambahan di luar kelas. Pada akhirnya kualitas output yang dihasilkan pun (akan) semakin jauh dari harapan.
Menyikapi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah benar-benar memperhatikan nasib para guru dengan sebaik-baiknya. Memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan tunjangan tambahan merupakan langkah yang sebaiknya diambil. Bukan sebaliknya, membebani mereka dengan berbagai persyaratan yang rumit seperti dicantumkannya linieritas ijazah. Bahkan, jika memungkinkan pemerintah diharapkan bersedia meluncurkan Kartu Guru Sejahtera (KGS) sebagai bentuk kepedulian negara terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan pendidik. Kartu tersebut sebaiknya tidak hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik pendidik semata, namun juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya yang berkaitan langsung dengan proses KBM seperti biaya foto copy, pengadaan laptop dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Dengan hadirnya KGS tersebut penulis berharap tidak ada lagi guru yang harus bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Tempat mereka adalah di kelas dan tugas utama mereka adalah mendidik anak dengan penuh dedikasi serta penuh rasa tanggungjawab. Semua itu tentunya hanya dapat dilakukan oleh guru apabila mereka dalam kondisi sehat secara jasmani, rohani dan ekonomi. (Dimuat di Harian Umum Republika, 30 November 2014)

1 komentar:

  1. ada yang lucu ketika sebagian pihak mencemooh waktu guru honorer berharap gajinya disesuaikan dengan UMR, lha wong kerjanya saja gak penuh gajinya minta penuh. Jika diperhatikan, kebanyakan sistem penggajian guru honorer adalah per-jam mengajar yang dihitung hanya minggu pertama, 3 minggu selanjutnya bisa disebut relawan mengajar. Sementara kerja administrasi di luar itu (membuat silabus, RPP, prota, prosem) juga sering tidak diperhitungkan dengan adil.

    BalasHapus