Senin, 16 Februari 2015

Mempertanyakan Eksistensi Pengawas Sekolah


Pendidikan di Indonesia sedang berada dalam kondisi gawat darurat. Itulah yang disampaikan oleh Mendikbud Anies Baswedan saat bertemu dengan para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota se-Indonesia di gedung Kemendikbud beberapa waktu lalu. Adapun salah satu indikator buruknya wajah dunia pendidikan tersebut adalah banyaknya sekolah yang tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Sebanyak 75 persen sekolah yang ada di tanah air, disinyalir belum mampu memberikan layanan pendidikan kepada masyarakatnya secara memadai. Hal ini didasarkan pada fakta minimnya sarana pembelajaran serta rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh para guru di lapangan.
Apabila kita telusuri lebih jauh, baik atau buruknya layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana peran pengawas sekolah dalam “membimbing” sekolah binaannya. Dalam hal ini pengawas sekolah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap terpenuhinya 8 standar pendidikan seperti yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Permenpan No 21 Tahun 2010, pengawas sekolah bertugas untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
Sayangnya, pola kerja pengawas yang (terkesan) selalu bekerja dibelakang layar, mengakibatkan keberadaan mereka masih dipandang sebelah mata dalam menentukan tercapainya standar layanan minimal pendidikan. Jika sekolah memiliki prestasi yang baik, biasanya nama kepala sekolah yang pertama kali disebut. Akan tetapi jika sekolah memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat, semua mata tertuju pada pengawas sekolah.
Belum optimalnya peran pengawas sekolah antara lain disebabkan terlalu banyaknya jumlah sekolah yang harus dibina. Dalam Permendiknas no 12 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengawas Sekolah Dasar mengawas dan membina paling sedkit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah. Dalam pandangan penulis jumlah tersebut tidaklah rasional jika proses penjaminan mutu ingin benar-benar dilaksanakan. Bagaimana mungkin sekolah akan mendapatkan bimbingan yang maksimal dari pengawas jika frekuensi kedatangan pengawas ke sekolah tersebut sangat minim.
Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran pengawas sekolah adalah tidak memadainya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya tidak jarang sekolah harus menutupi kekurangan tersebut. Hal ini tentu saja bisa mengakibatkan dampak psikologis yang tidak baik bagi pengawas sekolah. Wibawa pengawas lambat laun akan luntur dihadapan sekolah.
Agar pengawas dapat bekerja lebih optimal dalam melakukan fungsi pengawasannya, ada dua langkah awal yang dapat dilakukan. Pertama, memberikan dukungan sarana, prasarana serta anggaran yang memadai kepada pengawas. Dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan tersebut, pengawas sekolah pun akan lebih optimal dalam menajalankan tugas-tugasnya.
Kedua, dengan mengurangi jumlah sekolah yang harus dibina, pengawas dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsi pengawasan. Idealnya seorang pengawas hanya mengawasi 5 sekolah. Dengan begitu segala permasalahan yang terjadi disekolah dapat segera diselesaikan dengan baik. Melalui berbagai upaya tersebut, kita berharap di masa yang akan datang pengawas sekolah benar-benar mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak hanya berperan sebagai pelengkap penderita. Dengan demikian, sekolah pun dapat berperan dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar