Rabu, 11 Februari 2015

Menyoal Nasib Buku Ajar Kurikulum 2013



Keputusan pemerintah untuk menghentikan Kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah yang baru menjalankannya selama satu semester, memberikan dampak cukup besar dalam penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Buku ajar Kurtilas yang baru saja diterima oleh siswa, terpaksa harus dikembalikan kepada pihak sekolah karena materi yang terdapat pada buku tersebut tidak sesuai dengan kurikulum 2006 yang akan diberlakukan kembali. Akibatnya, anggaran ratusan miliar yang digunakan untuk penggandaan buku ajar pun menjadi sia-sia.
Di sisi lain pemerintah pun nampaknya belum memiliki solusi konkrit perihal pengadaan buku ajar sesuai dengan kurikulum yang akan digunakan pada semester dua nanti. Tidak adanya kepastian dari pemerintah untuk memberikan buku ajar secara cuma-cuma sebagaimana halnya dalam Kurikulum 2013, membuat orangtua harus bersiap mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli buku-buku bagi keperluan anak-anaknya. Jika demikian halnya, kebijakan untuk menghentikan Kurtilas pun pada akhirnya bukan menjadi solusi, namun justru mendatangkan masalah baru bagi orangtua.
Kondisi yang digambarkan oleh penulis di atas sejatinya disebabkan oleh tidak adanya instrumen maupun sarana yang dapat digunakan untuk mengukur benar atau tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap rezim. Di Indonesia, sebuah kebijakan hanya dapat dinyatakan salah pada saat rezim tersebut tidak lagi berkuasa. Akibatnya, pejabat negara yang kala itu mengeluarkan kebijakan yang (dianggap) menyimpang pun tidak dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum maupun moral. Pertanggungjawaban atas seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan seakan usai manakala sang presiden membacakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di akhir masa jabatannya.
Untuk menghindari kejadian serupa, pemerintah yang saat ini berkuasa seharusnya memiliki keberanian untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat sebelumnya. Setiap kebijakan yang terbukti merugikan orang banyak, sudah selayaknya dapat dituntut secara hukum. Dengan begitu , setiap rezim pun akan selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Di samping itu agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan, pemerintah yang saat ini berkuasa sebaiknya tidak hanya menyalahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Dalam konteks penghentian Kurikulum 2013, pemerintah hendaknya memiliki itikad baik untuk menyediakan buku ajar sesuai dengan Kurikulum 2006 secara cuma-cuma sebagaimana yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah pun akan mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa keputusan untuk menghentikan Kurtilas pun merupakan kebijakan yang tepat.
Dengan meminta pertanggungjawaban Mendikbud sebelumnya serta menyediakan buku ajar bagi sekolah-sekolah yang kembali menggunakan Kurikulum 2006, diharapkan kebijakan untuk menghentikan (sementara) Kurikulum 2013 pun tidak mendatangkan persoalan baru bagi masyarakat. Sebaliknya, kebijakan tersebut (akan) dipandang sebagai keputusan yang tepat dalam upaya melahirkan generasi emas yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar