Senin, 25 Mei 2015

Menanti Pangkalan Data Tunggal

Persoalan dualisme sistem pendataan untuk keperluan program-program pendidikan dalam tubuh Kemendikbud kembali menjadi menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, khususnya di kalangan operator sekolah. Banyaknya data yang harus diinput pada kedua pangkalan data tersebut, tak jarang membuat para operator sekolah harus rela kerja “rodi” setiap harinya. Selain dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses input data, mereka pun harus berpacu dengan waktu karena setiap data yang diinput biasanya memiliki tenggat waktu tersendiri. Jika tidak, sekolah pun terancam tidak dapat melaksanakan program-programnya karena tidak cairnya anggaran dari pemerintah dan guru-guru yang sudah tersertifikasi tidak akan mendapatkan haknya.
    Saat ini ada dua pangkalan data yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar perencanaan program-programnya, yaitu Dapodik dan Padamu Negeri. Dapodik (Data Pokok Pendidikan) merupakan aplikasi yang dikelola oleh Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud bekerjasama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dan bertujuan untuk mengintegrasikan data-data pendidikan yang ada di Kemendikbud. Segala informasi yang tercantum dalam Dapodik kemudian digunakan sebagai acuan dalam mengambil berbagai kebijakan strategis terkait kebutuhan guru, siswa maupun sekolah. Pemberian bantuan bagi siswa tidak mampu (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta alokasi tunjangan profesi guru disesuaikan dengan data  yang tercantum dalam Dapodik.  
    Adapun Padamu Negeri (Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan sebuah layanan sistem informasi terpadu online yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Seluruh informasi terkait guru yang tercantum dalam aplikasi ini kemudian dijadikan dasar perencanaan program Uji Kompetensi Guru (UKG), sertifikasi guru serta diklat-diklat yang diikuti oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Namun demikian, berdasarkan  Perpres Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, BPSDMPK PMP selaku pengelola pangkalan data ini tidak diakui lagi keberadaannya sehingga muncul spekulasi bahwa aplikasi ini akan dilebur dengan Dapodik atau dihilangkan sama sekali.
    Adanya  dualisme pangkalan data di tubuh Kemendikbud jelas menimbulkan persoalan bagi sekolah, terutama sekolah yang memiliki SDM terbatas. Adanya sebagian guru yang harus merangkap jabatan sebagai operator sekolah mengakibatkan proses pembelajaran menjadi terganggu. Tak hanya itu, banyaknya kesamaan data yang harus diinput pada kedua pangkalan data tersebut  mengakibatkan inefisiensi waktu maupun anggaran. Padahal, masih banyak program-program sekolah lainnya yang memerlukan anggaran cukup besar serta SDM yang tidak sedikit.
    Untuk meredam gejolak di kalangan operator sekolah serta menciptakan efisiensi, ada baiknya Kemendikbud hanya memberlakukan satu pangkalan data saja. Aplikasi yang dibuat hendaknya dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu pemerintah pun  diharapkan menyediakan anggaran yang memadai bagi para operator sekolah. Dengan demikian, diharapkan mereka pun tidak lagi merasa diperlakukan layaknya “sapi perah” oleh sekolah.  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar