Senin, 26 Oktober 2015

Bela Negara dan Tragedi Salim Kancil



Menyikapi fenomena lunturnya nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat, pemerintah  pun melakukan terobosan dengan mencanangkan program bela negara sebagai program yang wajib diikuti oleh seluruh warga yang berusia di bawah 50 tahun. Program yang digagas oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut rencananya akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tahun 2025 dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Adapun materi yang akan diberikan kepada para peserta antara lain ; pemahaman empat pilar negara, sistem pertahanan semesta dan pengenalan alutsista TNI, cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkorban, serta Pancasila sebagai dasar negara. Harapannya, setelah mengikuti pelatihan selama sebulan penuh, seluruh kader bela negara tersebut dapat memiliki kedisiplinan dan kecintaan yang lebih terhadap tanah airnya.
          Pada kondisi yang lain, kasus  pengeroyokan yang menewaskan seorang aktivis lingkungan Salim Kancil kini tengah memasuki babak baru. Berdasarkan pengakuan dari kepala desa setempat yang juga merupakan salah satu tersangka, hasil tambang ilegal yang terletak di kabupaten Lumajang, Jawa Timur tersebut mengalir ke berbagai pihak seperti aparat kepolisian, LSM hingga wartawan. Kapolri pun segera memerintahkan penyidik untuk mengusut tuntas kasus ini. Bahkan,  Kapolri pun memperkenankan para penyidik untuk memeriksa bupati serta anggota DPRD kabupaten Lumajang untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam tragedi yang telah menghilangkan nyawa seorang manusia tersebut. 
          Tragedi yang menimpa Salim Kancil tersebut menunjukkan bukti bahwa ancaman terhadap kedulatan republik ini bukanlah datang dari luar, melainkan dari dalam negeri sendiri. Meningkatnya kemiskinan dan bertambahnya jumlah pengangguran di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini sejatinya disebabkan oleh merajalelanya budaya korupsi di kalangan para pejabatnya.  Hal ini tak terlepas dari belum ditegakannya hukum sebagaimana mestinya. Bahkan, dalam beberapa kasus, hukum justru dijadikan alat oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya maupun menghantam lawan-lawan politiknya.
          Di sisi lain materi bela negara yang dipelajari oleh anak-anak kita sejak di bangku sekolah hingga perguruan tinggi dianggap belum mampu melahirkan generasi yang benar-benar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya. Ironisnya, guru dianggap sebagai satu-satunya pihak yang paling bertanggungjawab atas “kegagalan” tersebut. Sementara pemerintah yang selama ini terkesan menyediakan karpet merah bagi pengusaha asing maupun tenaga kerja asing, sama sekali tidak mau dipersalahkan atas berbagai permasalahan terkait kesejahteraan rakyatnya. Tak hanya itu, sikap “ramah” pemerintah terhadap para koruptor maupun pengemplang pajak seakan dianggap sebuah “prestasi” yang layak untuk dibanggakan selama setahun kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kalla. Prinsip-prinsip Nawacita yang dulu diusung saat kampanye pasangan ini pun lebih dirasakan Dukacita oleh sebagian besar masyarakat. 
          Apa yang penulis gambarkan di atas menunjukkan bukti bahwa yang dibutuhkan oleh bangsa ini bukanlah sekedar materi yang disampaikan di bangku sekolah maupun pelatihan-pelatihan singkat. Bangsa yang besar ini membutuhkan sosok - sosok pemimpin yang mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatanya. Kecintaan pada tanah airnya tercermin dari berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, bukan pada memukaunya isi pidato yang dibacakannya maupun janji-janji manis yang pernah diucapkannya. Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita pun dapat dijadikan contoh oleh rakyat yang dipimpinnya sehingga menjadi energi positif bagi mereka untuk membela negaranya sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar