Minggu, 29 November 2015

Pilkada dan (Utopia) Pendidikan Gratis


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan desember mendatang hendaknya dijadikan kesempatan oleh masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah dalam menyejahterakan rakyatnya. Banyaknya kepala daerah yang terbukti mengingkari janjinya saat masa kampanye terdahulu sebaiknya menjadi catatan tersendiri bagi para pemilih agar tidak jatuh ke lubang yang sama untuk ke sekian kalinya. Tak hanya itu, hajatan lima tahunan tersebut sudah saatnya kita jadikan ajang untuk “mengadili” para (calon) pemimpin yang hobi mengobral janji dengan tidak memilihnya (kembali).
Adapun program pendidikan dan kesehatan gratis merupakan dua isu sentral yang selalu dijadikan komoditas politik oleh para politisi dalam setiap pesta demokrasi. Kedua isu tersebut memang terbukti manjur untuk meraih dukungan pemilih (irrasional). Sayangnya, para calon kepala daerah yang bertarung sering kali tidak melakukan kajian yang matang terhadap berbagai program yang mereka janjikan kepada masyarakat. Bagi mereka kekuasaan merupakan yang utama sehingga berbagai cara pun dilakukannya, termasuk membohongi rakyat.
Akibatnya, sikap teu ngukur ka kujur tersebut tak jarang membawa mudharat bagi masyarakat maupun institusi pendidikan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap salah satu pasal UU Sisdiknas yang memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam hal pendanaan pendidikan, tak jarang menimbulkan konflik dengan pihak sekolah. Orangtua tidak mau lagi mengeluarkan biaya karena merasa pemerintah daerah telah membebaskan seluruh biaya pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan. Sementara sekolah tetap mengharapkan partisipasi orangtua karena pada kenyataannya dana yang tersedia sering kali tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan operasionalnya.
Untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa, masyarakat yang memiliki hak pilih hendaknya mampu “memaksa” para kandidat yang akan bersaing untuk menandatangani kontrak politik sebagai jaminan bahwa mereka akan benar-benar melaksanakan janji-janjinya apabila terpilih. Selain itu pihak sekolah serta kalangan pendidikan pun sebaiknya pro aktif dalam menyikapi berbagai program terkait pendidikan yang diwacanakan oleh para kandidat. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi masyarakat dari jebakan para politisi busuk yang gemar mengobral janji.
Namun demikian, yang jauh lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada orangtua bahwa pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Artinya, partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan untuk membantu sekolah dalam melaksanakan berbagai programnya. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan (ekonomi) mereka. Dengan begitu, diharapkan gesekan antara orangtua dengan pihak sekolah pun tidak terulang kembali.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar