Kamis, 14 Januari 2016

Pendekatan Sosial Budaya Dalam Wajar 12 Tahun


Rencana pemerintah untuk melaksanakan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun di tingkat nasional sesuai dengan amanat undang-undang nampaknya tidak akan berjalan mulus. Selain belum kokohnya payung hukum yang diperlukan dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut, kuatnya paradigma yang dianut oleh (sebagian) masyarakat terkait urgensi pendidikan menjadi persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang proses pendidikan anak sebagai beban daripada investasi. Tak heran apabila tawaran dari pemerintah untuk mencerdaskan generasi muda pun tidak selalu disambut positif oleh masyarakat.
Minimnya partisipasi masyarakat memang sering kali menjadi kendala bagi pemerintah dalam merealisasikan berbagai programnya. Ketersediaan anggaran secara memadai serta adanya payung hukum yang kuat tidaklah cukup untuk mewujudkan program-program yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dibutuhkan dukungan dari masyarakat setempat agar program-program yang ditawarkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Di sisi lain “penolakan” yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beberapa program pemerintah seperti hal nya Wajar 12 tahun bukannya tanpa alasan. Kuatnya tradisi yang dipegang oleh sebagian masyarakat selama puluhan tahun memang tidak mudah untuk dirubah dalam waktu yang cukup singkat. Jangankan menyuruh anak untuk sekolah, di beberapa tempat masih ditemukan kelompok masyarakat yang “alergi” terhadap perangkat teknologi seperti televisi maupun telepon genggam. Mereka lebih memilih untuk menyandarkan hidupnya pada kearifan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain faktor budaya, kondisi sosial - ekonomi masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan program pemerintah. Bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, menyuruh anak untuk membantu mereka bekerja di sawah maupun di pasar tentunya merupakan pilihan paling rasional dibandingkan dengan mengizinkan anak untuk berangkat ke sekolah. Dalam hal ini sekolah diidentikkan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh orangtua dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat memetik hasilnya. Di samping itu menikahkan anak perempuan di usia dini pun menjadi salah satu cara orangtua untuk mengurangi beban yang harus ditanggungnya.
Berdasarkan gambaran di atas, ada baiknya pemerintah melakukan pendekatan sosial budaya dalam merealisasikan program-programnya, termasuk Wajar 12 tahun. Kuatnya landasan yuridis serta ketersediaan anggaran tidak akan berarti tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini proses edukasi bagi masyarakat hendaknya dilakukan oleh pemerintah dalam upaya merubah pandangan mereka tentang pentingnya pendidikan anak bagi masa depan mereka. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam melahirkan generasi berdaya saing tinggi pun dapat benar-benar terwujud.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar