Selasa, 20 Desember 2016

Memilih Pemimpin yang Tepat




Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat ini tengah menjadi sorotan rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia. Berbagai media nasional maupun internasional tak henti – hentinya memberitakan perbuatan yang dilakukan oleh orang nomor satu di ibukota negara Republik Indonesia tersebut. Adapun ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku menjadi penyebab utama berlarut – larutnya kasus yang telah melukai perasaan jutaan ummat muslim di tanah air itu. Banyak kalangan bahkan mengkhawatirkan terjadinya konflik horizontal serta turunnya wibawa pemerintah apabila kasus tersebut tidak segera diselesaikan.
            Lemahnya penegakan hukum memang menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi – JK selama dua tahun kepemimpinannya. Berbagai mega skandal yang melibatkan pejabat publik kerap kali berakhir anti klimaks dengan dibebaskannya para pelaku dari jeratan hukum.  Pengabaian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang cukup melukai rasa keadilan masyarakat.
            Di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia (terkesan) tidak mampu lagi menjalankan perannya sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan. Berbagai kebijakan pemerintah yang (dinilai) tidak berpihak pada kepentingan rakyat dapat lolos dengan mudahnya tanpa adanya “perlawanan” yang berarti dari para wakil rakyat yang tengah duduk manis di gedung senayan itu. Tak heran apabila sebagian besar masyarakat menilai lembaga legislatif tersebut sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Hal ini patut dimaklumi mengingat sebagian besar partai yang memiliki wakilnya di DPR merupakan pendukung pemerintah.
            Di tengah ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah dan DPR, usulan untuk menggulingkan pemerintahan di tengah jalan pun muncul ke permukaan. Sebagian kelompok meyakini revolusi sebagai jalan terbaik untuk memecah “kebuntuan” yang selama ini terjadi. Suksesi kepepimpinan (secara paksa) dinilai akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
            Dalam pandangan penulis, mengajak masyarakat untuk melakukan revolusi bukanlah tindakan yang bijak. Tingginya social cost yang akan ditimbulkan hanya akan membawa bangsa yang besar ini jatuh ke jurang kehancuran yang lebih dalam.  Disintegrasi bangsa ataupun perang saudara akan terjadi apabila revolusi benar – benar dilakukan. Tak hanya itu, jutaan nyawa manusia dikhawatirkan akan melayang akibat kontak senjata maupun karena kelaparan akibat situasi (ekonomi) yang tidak menentu. Semua pengorbanan itu pun belum tentu mampu mendatangkan kondisi yang lebih baik daripada saat ini.   
            Mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah pada saat sekarang ini memang ibarat mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Banyaknya politikus yang mengaku akan berdiri di barisan paling depan dalam pemberantasan korupsi dan berjanji akan menyejahterakan rakyat namun ternyata berkhianat, merupakan pemandangan yang biasa kita temui akhir – akhir ini. Namun demikian, bukan berarti kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut harus dilawan dengan cara – cara kekerasan. Sebagai warga negara yang memiliki hak politik, kita masih memiliki kesempatan untuk merubah keadaan tanpa harus mengorbankan persatuan bangsa.
            Adapun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang merupakan salah satu sarana yang dapat kita gunakan untuk melakukan “koreksi” terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Tidak memilih pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai penguasa serta pendukungnya merupakan langkah cerdas yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang memiliki hak politik dan dilindungi oleh undang – undang. Hal ini dikarenakan setiap kepala daerah yang terpilih merupakan “petugas partai” yang harus tunduk pada arahan  (pimpinan) partai. Dengan kata lain, setiap (calon) kepala daerah  yang diusung oleh partai penguasa akan berusaha sebisa mungkin mengamankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sekalipun hal itu merugikan kepentingan rakyat. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesaat setelah Presiden Jokowi dilantik merupakan salah satu dari kebijakan yang dimaksud.
            Selain Pilkada, Pemilihan Presiden dan anggota Legislatif yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 mendatang juga dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk memberikan “hukuman” bagi penguasa saat ini yang (dinilai) tidak melaksanakan mandat rakyat sebagaimana mestinya. Tidak memilih kembali Jokowi sebagai presiden untuk yang kedua kalinya serta tidak memilih anggota legislatif dari parpol pemerintah maupun pendukungnya dapat dilakukan agar berbagai ketidakadilan yang selama ini terjadi tidak terulang kembali. Memberikan kesempatan kepada wajah – wajah baru  untuk mengabdi kepada rakyat merupakan pilihan terbaik yang semestinya diambil oleh mereka yang benar – benar menginginkan perubahan. Dengan demikian, demokrasi yang kita jalankan pun benar – benar mampu menghasilkan (para) pemimpin serta wakil rakyat yang memiliki visi untuk menyejahterakan rakyat.  (Dimuat di Harian Umum Galamedia, Edisi 20 Desember 2016)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar