Senin, 13 Maret 2017

UNBK dan (Ironi) Literasi Teknologi



Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan menambah jumlah sekolah pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2017, menarik untuk dicermati. Kemendikbud menargetkan, ada sekitar 60 persen sekolah dan madrasah yang akan melaksanakan UNBK pada bulan mei mendatang. Berbagai persiapan pun tengah dilakukan untuk menyukseskan hajatan tahunan tersebut, termasuk meninjau kesiapan sekolah dalam hal infrastruktur maupun SDM nya.
          Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut sudah selayaknya kita dukung penuh.  Evaluasi hasil belajar berbasis aplikasi memang menjadi sebuah kebutuhan di tengah besarnya tuntutan akan efektivitas serta efisiensi di bidang pendidikan.  Dalam hal ini para pemangku kebijakan akan lebih mudah dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran serta melakukan pemetaan kualitas pendidikan di berbagai daerah secara lebih akurat. Selain itu pengembangan literasi teknologi tersebut akan sangat mendukung terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajar saat ini.
          Namun demikian, upaya sekolah dalam melaksanakan instruksi dari pemerintah tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Selain diperlukan anggaran yang cukup besar untuk  mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, terbatasnya jumlah SDM yang benar-benar menguasai teknologi informasi  menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh sekolah.  Akibatnya, beberapa sekolah terpaksa memungut dana dari orangtua siswa demi terselenggaranya ujian berbasis komputer tersebut. 
          Di sisi lain adanya aturan dari pemerintah tentang larangan bagi sekolah untuk memungut dana dari orangtua, semakin menempatkan sekolah pada posisi yang sulit. Dalam Surat Edaran Nomor 1356/H/TU/2016 yang ditandatangani oleh Kabalitbang Kemendikbud tersebut disebutkan bahwa sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK tidak diperkenankan membebankan biaya pengadaan komputer maupun peralatan lainnya kepada orangtua siswa. Tak heran apabila banyak sekolah yang terdaftar sebagai peserta UNBK lebih memilih untuk kembali melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) untuk menghindari permasalahan (hukum) di kemudian hari.
          Kondisi yang digambarkan oleh penulis di atas antara lain disebabkan oleh keputusan pemerintah terdahulu yang menghapuskan mata pelajaran TIK dari struktur kurikulum. Kebijakan tersebut secara tidak langsung telah berdampak pada ketersediaan perangkat komputer di sekolah. Sejak kebijakan yang mengundang polemik itu dikeluarkan, tidak sedikit laboratorium komputer yang dimiliki oleh sekolah-sekolah berubah fungsi menjadi ruang kelas maupun gudang. Akibatnya, pengadaan perangkat komputer pun tidak lagi menjadi prioritas sekolah sehingga kegiatan evaluasi belajar berbasis TIK seperti yang diharapkan oleh pemerintah sangat sulit untuk dilaksanakan. 
          Menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana pendukung yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Alih kelola yang mulai diberlakukan pada tahun 2017 mendatang hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing.  Selain itu mengembalikan mata pelajaran TIK ke dalam struktur kurikulum pun dapat dilakukan pemerintah pusat  sebagai langkah strategis dalam upaya mengembangkan literasi teknologi di kalangan pelajar. Dengan demikian, upaya sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat pun dapat benar-benar terwujud. (Dimuat di Koran Siap Belajar, Edisi Awal Maret 2017) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar